Kamis, 22 Mei 2014

SISTEM PENDIDIKAN DI NEGARA FINLANDIA



SISTEM PENDIDIKAN DI NEGARA FINLANDIA


Negara yang terletak di eropa utara ini tercatat sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. hal ini dikemukakan oleh PISA ( program for  internatioanal student assessment ) dimana anak-anak finlandia berusia 15 tahun memiliki prestasi terbaik dalam bidang sains , matematika dan kemampuan membaca usia dini.
Revolusi sistem pendidikan Finlandia dimulai sejak tahun 1968, ketika pemerintah memutuskan untuk menghapus sistem pendidikan berjenjang (parallel school system/ PSS) dan menggantikannya dengan sistem pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun. PSS merupakan sistem pendidikan yang mengutamakan pendidikan berjenjang bagi seluruh siswa. Sistem ini dinilai tidak efektif karena pada kenyataannya terdapat perbedaan kemampuan murid dalam menerima dan mencerna ilmu yang diberikan. Oleh karena itu, pemerintah Finlandia beralih menggunakan sistem pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun, di mana seluruh anak pada usia 7-15 tahun menerima materi dan kualitas pendidikan yang sama dan seragam. Siswa tidak lagi mengejar angka dan peringkat selama menjalani pendidikan wajib dasar 9 tahun, namun mengejar pemahaman dan penerapan ilmu yang diberikan sesuai dengan kurikulum pendidikan dasar nasional. Pendidikan dasar difokuskan pada upaya pembentukan karakter dan kapasitas dari setiap murid.
Kondisi tersebut akhirnya memicu pemerhati pendidikan untuk mengetahui system pendidikan yang terjadi di Finlandia. System pendidikan yang cukup menonjol yang dilakukan di Finlandia adalah system evaluasi yang mereka gunakan. Dalm perudang-undangan di Finlandia menekankan sekolah berhak untuk mengevaluasi pekerjaan mereka sendiri yang meliputi: metode pengajaran, hasil studi, dan pendidikan pada umumnya yang digunakan. Dan yang menarik dalam perundang-undangan tersebut adalah siswa harus didorong dan diajarkan untuk penilaian diri.
Para siswa di Finlandia tidak perlu mengenakan seragam selama di sekolah. Guru-guru pun diperbolehkan memakai pakaian yang kasual, untuk menciptakan atmosfer belajar yang nyaman. Selain itu, waktu belajar di dalam ruang kelas juga dibuat lebih sedikit. Bahkan, mereka terhitung menghabiskan waktu paling sedikit di kelas, yaitu hanya sekitar empat jam, jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Siswa juga dibebaskan dari pekerjaan rumah, hingga mereka memasuki usia remaja. Saat remaja pun, intensitas pekerjaan rumah yang diberikan oleh para guru tidaklah banyak.
Finlandia juga tidak membeda-bedakan siswa berdasarkan kemampuannya, seperti dengan adanya kelas unggulan. Semua terkumpul menjadi satu, dan memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Dan, yang juga sangat menarik adalah Finlandia tidak memiliki Ujian Nasional (UN) yang sering menjadi 'momok' bagi anak-anak di negeri ini.
Pendidikan dasar di sana berlangsung selama 9 tahun. Namun, negara itu tidak memberlakukan pemisahan antara pendidikan dasar dan lanjutan, sehingga para siswa tidak perlu berganti sekolah di usia 13 tahun. Kebijakan ini mereka lakukan untuk menghindari masa transisi yang perlu dialami oleh siswa, yang dipercaya dapat mengganggu pendidikan mereka.
Selama enam tahun pertama, anak-anak Finlandia tidak dituntut untuk menguasai pelajaran atau menjadi pintar dalam suatu bidang. Masa itu adalah masa-masa penting bagi mereka untuk belajar apapun dan menemukan sendiri apa yang ingin mereka lakukan untuk masa depan.
Terkait tenaga pengajar, guru-guru di Finlandia harus menjalani penyeleksian yang ketat. Hanya mereka yang memiliki gelar master dan merupakan orang-orang terbaik di universitasnya sajalah yang dapat menjadi guru di Finlandia. Karenanya, pekerjaan sebagai guru adalah pekerjaan terhormat dan bergengsi di sana, sama halnya dengan menjadi pengacara ataupun dokter. Negeri itu pun begitu menghargai pekerjaan sebagai guru.
Pemerintah Finlandia juga memiliki kebijakan untuk menumbuhkan minat dan kultur membaca di negaranya, yakni dengan hadiah berupa buku bergambar untuk para orang tua yang baru saja memiliki anak. Selain itu, beberapa perpustakaan menyatu dengan pusat perbelanjaan, sehingga ibu-ibu yang sedang berbelanja bisa membiarkan anaknya di perpustakaan untuk membaca. Di sana juga ada perpustakaan keliling untuk daerah yang sulit dijangkau. Karenanya, iklim membaca di negeri itu tumbuh dengan pesat menjadi kultur masyarakatnya.
Dari sekian banyak hal di atas, yang paling menentukan keberhasilan pendidikan di Finlandia adalah dukungan penuh dari pemerintahnya. Orang Finlandia dapat memperoleh pendidikan gratis hingga jenjang setinggi-tingginya. Bukan hanya di sekolah negeri saja, sekolah swasta pun mendapatkan perlakuan yang sama melalui kebijakan subsidi pendidikan dari pemerintah. Pemerintah Finlandia bahkan menganggap mengambil dana pendidikan dari siswanya adalah hal yang tidak terpuji, karena pendidikan adalah hak bagi semua warga negara dan jadi kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhinya
Di Finandia pendidikan nasional tidak lagi menjadi wilayah eksklusif Pemerintah. Pemerintah daerah diberikan kekuasaan yang luas dalam melaksanakan dan mengorganisasi administrasi pendidikan di wilayah kekuasaan administratifnya. Pemerintah Daerah diberikan kekuasaan untuk menetapkan kurikulum pendidikan yang akan dilaksanakan oleh tiap-tiap sekolah yang berada di wilayah kekuasaan administratifnya. Namun demikian, kurikulum pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah wajib merujuk dan berpegang teguh pada garis-garis besar kebijakan pendidikan nasional, dan kurikulum inti sekolah yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Badan Pendidikan Nasional Finlandia (Finnish National Board of Education), yang tertuang dalam berbagai legislasi nasional di bidang pendidikan. Kurikulum pendidikan di daerah diterapkan secara seragam dengan sedikit penambahan materi pendidikan yang disesuaikan dengan keahlian (skill) dan kompetensi khusus (competence) yang dibutuhkan oleh tiap-tiap daerah.
Pada tahun 1990-an, Pemerintah Finlandia tidak lagi menerapkan sistem inspeksi pendidikan (education inspection system) ke setiap sekolah. Kementerian Pendidikan pun menghapuskan lembaga inspektorat jenderal dalam tubuh organisasinya. Sebagai pengganti sistem inspeksi pendidikan, Pemerintah Finlandia menerapkan sistem evaluasi pendidikan (education evaluation system). Pemerintah menganggap bahwa evaluasi merupakan salah satu komponen penting dalam seluruh bangunan kebijakan pendidikan. Kebijakan penerapan sistem evaluasi pendidikan merupakan suatu metode dalam metodologi kebijakan pendidikan. Sistem evaluasi juga diharapkan mampu menyediakan pilihan kebijakan pendidikan. Dalam praktek evaluasi pendidikan nasional Finlandia, guru bertanggung jawab kepada pemerintah daerah, bukan kepada pemerintah pusat.
Sejak pertengahan tahun 1990, Badan Nasional Pendidikan Finlandia telah melakukan berbagai penilaian nasional (national assessments) dari hasil pembelajaran yang dilakukan terhadap seluruh murid sekolah dasar kelas 9 di seluruh sekolah di Finlandia. Penilaian rutin dilakukan terhadap mata pelajaran matematika, bahasa ibu (baik bahasa Finlandia, maupun Swedia), sastra, dan beberapa mata pelajaran pilihan lainnya.  Penilaian nasional tersebut menyediakan informasi tentang kualitas dan hasil pendidikan dan pelatihan yang dicapai untuk kemudian dipadankan dengan tujuan pendidikan yang tertuang dalam kurikulum dasar nasional.
Badan Nasional Pendidikan Finlandia, secara reguler, setiap tahun, melakukan penilaian nasional pendidikan, dengan mengambil sample nilai dari sekolah yang mewakili daerahnya secara acak. Nilai sample yang diperoleh kemudian diolah untuk menghasilkan suatu laporan evaluasi pendidikan nasional (national evaluation report) dan laporan dan masukan individual sekolah (individual feedback report). 
Seluruh sekolah yang diambil sebagai sample penilaian menerima laporan dan masukan individual (individual feedback report). Laporan ini tidak digunakan untuk menentukan peringkat sekolah, melainkan untuk keperluan evaluasi secara objektif. Apabila nilai rata-rata sekolah berada di bawah nilai rata-rata nasional, maka hal tersebut akan memacu sekolah untuk melakukan refleksi diri guna meningkatkan standar kualitas pendidikan mereka. Laporan dan masukan individual sekolah tidak diterbitkan secara umum. Masing-masing sekolah tidak mengetahui hasil laporan dan masukan individual sekolah lainnya, meskipun berada di dalam wilayah administrasi daerah yang sama. Demikian halnya dengan laporan evaluasi pendidikan nasional. Badan Pendidikan Nasional Finlandia tidak akan menampilkan data performa pendidikan yang dihasilkan tiap-tiap pemerintah daerah, atau sekolah per sekolah. Hal ini diterapkan guna menghindari fenomena stratanisasi peringkat sekolah dan siswa yang hanya akan menimbulkan dampak negatif.
Dengan demikian kita dapat mengambil hal positif dari kebijakan sistem pendidikan di Finlandia walaupun tidak semuanya cocok dengan karakter bangsa ini setidaknya kita dapat melihat bahwa dengan keseriusan dan pembenahan dari semua pihak serta dukungan dapat menghasilkan perubahan yang signifikan.

1 komentar: